Negosiasi Hamas-Israel Alot

KAIRO - Perundingan untuk menyepakati gencatan senjata antara kelompok Hamas dan Israel masih alot. Penyelundupan senjata ke Gaza melalui terowongan menjadi inti persoalan yang ditekankan Israel. Meski demikian, Kuartet Timur Tengah tetap yakin kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat.

Utusan Khusus Kuartet Timur Tengah Tony Blair, Senin (12/1), menyatakan, kerangka dasar gencatan senjata di Jalur Gaza sudah tersusun. Kini hanya tinggal menyelesaikan detail beberapa poin dalam kesepakatan itu. ”Kini masuk ke tahap sensitif dan terfokus pada upaya untuk menghentikan penyelundupan senjata ke Gaza dan membuka blokir perbatasan Palestina,” kata Blair setelah bertemu Presiden Mesir Hosni Mubarak.

Mantan perdana menteri Inggris itu juga memperkirakan serta berharap kesepakatan gencatan senjata akan terwujud dalam beberapa hari mendatang. Dalam perundingan itu, Mesir juga bersedia menerima peralatan deteksi terowongan. Akan tetapi, Mesir membantah persenjataan Hamas diselundupkan dari wilayah Mesir. Selain itu, Mesir juga kembali meminta Israel segera membuka penyeberangan apabila Israel benar-benar ingin menghentikan penyelundupan senjata.

Namun, Mesir tetap tidak bisa membuka Gerbang Rafah, pintu penyeberangannya dengan Gaza, secara permanen seperti yang dituntut Hamas. Sesuai dengan kesepakatan di tahun 2005, pembukaan Gerbang Rafah harus melalui persetujuan Otoritas Palestina, Israel, dan Uni Eropa.

Perwakilan Hamas di Lebanon, Osama Hamdan, mengakui adanya ”perkembangan positif dalam perundingan”, terutama terkait usulan Mesir. ”Kami menolak sebagian isi usulan Mesir, tetapi tidak berarti menolak semuanya,” kata Hamdan kepada stasiun televisi Al-Jazeera.

Sebelumnya, Presiden Mubarak mengajukan tiga usulan, yakni mengupayakan kesepakatan gencatan senjata untuk memberi kesempatan bantuan kemanusiaan masuk Gaza, pembukaan perbatasan Gaza dan langkah antisipasi penyelundupan senjata, serta memulai kembali upaya rekonsiliasi di Palestina.

Perdana Menteri Palestina Salam Fayad menyebutkan usulan Mesir adalah peluang terbaik bagi terwujudnya perdamaian. ”Sebaiknya usulan Mesir itu segera diterima. Pihak-pihak yang tidak setuju, menolak, ataupun tidak bergerak cepat dalam menangani isu ini akan menjadi pihak paling bertanggung jawab dan harus memberi jawaban kepada rakyat Gaza,” kata Fayad.

Fayad menegaskan, rakyat Palestina amat membutuhkan gencatan senjata untuk mengakhiri segala penderitaan dan bencana kemanusiaan di Jalur Gaza.

Tutup jaringan

Pemerintah Iran telah mengesahkan rancangan undang-undang yang akan memberlakukan sanksi kepada perusahaan asing yang berbisnis dengan Israel. Sanksi itu juga akan dikenakan kepada perusahaan multinasional yang memiliki kantor cabang di Iran dan berinvestasi di wilayah Palestina atau membantu rezim Israel.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad sebelumnya mengajak negara-negara Muslim bersatu mengakhiri genosida Israel. ”Kita harus segera mengakhiri kekerasan dan pemblokiran di Gaza di semua bidang, termasuk ekonomi. Pemerintah dan parlemen kini tengah mengidentifikasi berbagai perusahaan Zionis,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Iran, Hassan Ghashgavi.

Sejak Gaza diserang Israel, 27 Desember 2008, kelompok perusahaan seperti Nestle menjadi sasaran protes kelompok Muslim anti-Israel. Nestle termasuk perusahaan asing yang membangun pabrik-pabrik di Iran. Selain perusahaan Nestle, perusahaan mobil Perancis, Renault, juga sering menjadi sasaran protes. Bahkan, tanggal 31 Desember lalu, cabang perusahaan ritel Italia di Iran, Benetton, dibakar setelah ada protes serangan Israel di Gaza.

Departemen Perindustrian Iran, pekan lalu, memerintahkan penundaan seluruh kegiatan perdagangan perusahaan asing yang sahamnya diperkirakan dimiliki Israel. ”Ada komite khusus yang memeriksa semua perusahaan di Iran,” ujar Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki.

Tokoh ulama di Iran, Ayatullah Naser Makarem Shirazi, mengeluarkan fatwa Islam tentang ”pelarangan berbagai macam hasil produk Zionis”. Iran dikenal sebagai pendukung gerakan Hamas dan tidak mengakui keberadaan Israel.

From: www.kompas.com